Tembok Ndalem Singopuran Belum Miliki SK, Pemilik Lahan Minta Pemkab Sukoharjo Bertanggung Jawab

Pemerintah daerah diminta bertanggung jawab ketika nantinya menetapkan sebagai cagar budaya

19 Juli 2022, 17:01 WIB

“Dalam kasus ini harus ada solusinya, pemerintah daerah tidak bisa memutuskan dan melakukan tindakan secara sepihak. Misalnya, apakah nanti setelah tanah itu ditetapkan sebagai cagar budaya kemudian akan dibebaskan (diambil alih), ini perlu dibicarakan lebih lanjut,” ujar Badrus.

Mengingat status kepemilikan tanah dan bangunan Ndalem Singopuran sah mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Sudino, maka pemerintah daerah diminta bertanggung jawab ketika nantinya menetapkan sebagai cagar budaya.

“Agar kejadian seperti ini tidak terulang terus, DPRD Sukoharjo mestinya juga bisa mendorong pemerintah daerah untuk segera membuat Perda tentang cagar budaya. Kalau seperti ini terus, jelas merugikan masyarakat,” ucap Badrus.

Perusakan ODCB Kembali Terulang di Sukoharjo, Pagar Ndalem Singopuran Kartasura Dijebol Warga

Menyinggung pertanyaan saat pemeriksaan PPNS BPCB, Badrus menjelaskan, baik Sudino dan Bagas ditanya terkait alasan penjebolan tembok menggunakan alat berat eksavator, kemudian juga tentang awal mula membeli tanah tersebut.

“Kami juga menyampaikan keberatan soal penahanan alat berat itu. Kalau itu masih ditahan, kami minta agar beban biaya sewanya dicarikan solusi, karena itu sewanya dihitung per jam. Kalau berjalan terus, tentu merugikan klien kami,” tegasnya.

Sementara, penyidik PPNS BPCB Jateng, Harun Arosyid saat ditemui awak media menyampaikan, pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait dugaan perusakan Ndalem Singopuran baru sebatas klarifikasi.

‘The Giant Killer’ Banting Raket Usai Menumbangkan Jepang di Singapore Open 2022

Berita Lainnya

Berita Terkini