UMS Bekali PMI di Korea Selatan Strategi Kelola Uang, Investasi hingga Persiapan Pulang
Literasi keuangan dan kesehatan penting bagi PMI yang bekerja jauh dari keluarga
6 September 2026,
22:05
WIB
SUKOHARJO (Keadilan.net) – Eks Direktur Utama (Dirut) PD Percada Sukoharjo, Maryono (Myl), ditetapkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan perniagaan yang menyebabkan kerugian negara Rp 10,6 miliar lebih.
Kepastian status tersangka itu disampaikan Kasi Pidsus Kejari Sukoharjo, Bekti Wicaksono, saat dikonfirmasi, Rabu (5/3/2025). Ia memastikan bahwa eks Dirut PD Percada itu sudah ditetapkan sebagai tersangka.
“Sudah (ditetapkan sebagai tersangka),” jawab Bekti melalui pesan singkat WhatsApp.
Kejari Sukoharjo Ungkap Kasus Percada Rugikan Negara Rp 10,6 Miliar, Tersangka Menyusul
Namun begitu, pihak kejaksaan belum melakukan penahanan terhadap Myl lantaran yang bersangkutan beralasan sakit saat mangkir pada panggilan pertama pemeriksaan beberapa hari lalu. Untuk panggilan berikutnya, Myl akan diperiksa dengan status barunya sebagai tersangka.
“Belum kami tahan karena (tersangka) sakit,” ujar Bekti.
Sebelumnya, dalam konferensi pers di Kantor Kejari Sukoharjo pada, Rabu (12/2/2025) silam, Bekti menyampaikan, bahwa penyidikan kasus Percada memakan waktu lama, bahkan untuk menghitung nilai kerugian memerlukan waktu hampir enam bulan dengan melibatkan lima ahli, termasuk didalamnya ada auditor.
Bekti tak memungkiri jika temuan nilai kerugian negara yang sangat besar dari kasus Percada berawal dari pengembangan laporan dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam penjualan kalender ke siswa SD dan SMP melalui pihak sekolah. Laporan itu disampaikan LAPAAN RI pada, Agustus 2023 lalu.
“Sebenarnya kalau untuk (kasus) kalender nilainya terlalu kecil. Tapi itu termasuk dalam penyalahgunaan wewenang, kemudian kami kembangkan ke perniagaannya,” sambung Bekti.
Untuk pasal yang disangkakan disebutkan, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, yakni penyalahgunaan wewenang hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. (Nugroho)
