JAKARTA (Keadilan.net) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan 10.164 sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang mengikuti program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) tahap 1.
“Alhamdulillah, per hari ini kami sudah menerbitkan 10.164 sertifikat halal (SH),” kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, di Jakarta pada, Rabu (14/9/2022).
Dikutip dari laman Kemenag, sertifikat halal yang terbit itu merupakan bagian dari 25 ribu program Sehati melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare) yang programnya telah ditutup pada Juli 2022 lalu.
Resmi, Laksma TNI Kisdiyanto Jabat Kapuspen TNI Gantikan Mayjen TNI Prantara Santosa
“Bagi pelaku UMK yang belum mendapat kuota fasilitasi pada Juli 2022, tidak perlu berkecil hati. Bulan Agustus lalu BPJPH kembali membuka fasilitasi Sehati tahap 2 sebanyak 324.834 kuota. Jadi yang belum sempat ikut di tahap satu, segera daftar sekarang juga,” ujar Aqil.
Pendaftaran Sehati tahap 2 dilakukan melalui ptsp.halal.go.id hingga 17 September 2022. Hingga Selasa (13/9/2022) kemarin, baru ada sekira sembilan ribuan pendaftar baru. Jadi masih banyak peluang bagi pelaku UMK.
“Kami juga mengimbau kepada para Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH) agar mengkoordinir para pendamping proses produk halal (Pendamping PPH) untuk segera gerak cepat membantu pelaku usaha yang ingin mendaftar,” sambung Aqil.
Konflik Warisan, PB IKAMI Sulsel Beri Bantuan Hukum Seorang Lansia di Karanganyar
Sementara Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Mastuki mengungkapkan, pihaknya secara simultan terus memproses dokumen pengajuan Sehati tahap 1.
“Selain 10.164 dokumen yang telah terbit sertifikat halalnya, ada sekira 11.500 dokumen lagi yang sedang berproses, dengan rincian 3.827 dalam proses sidang fatwa, 5.113 dikirim ke komisi fatwa, 1.543 proses verifikasi BPJPH, dan 1.017 dalam pengecekan LP3H,” ungkapnya.
Menurutnya, dokumen tersebut telah melalui tahapan verifikasi dan validasi pendamping Proses Produk Halal (PPH), pengecekan LP3H, serta lolos verifikasi tim BPJPH.
Pemerintah Tunda Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi, Tunggu Revisi Aturan
“Kami sengaja melakukan verifikasi berlapis. Harapannya supaya ketika dokumen tersebut masuk ke sidang fatwa tidak banyak kekurangan, dan bisa 100 persen terbit ketetapan halalnya,” pungkas Mastuki.***
