Permohonan Restorative Justice 12 Perkara Disetujui JAM Pidum, Ini Alasannya

Adapun 12 berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif

Nugroho

21 Desember 2022, 20:29 WIB

Ilustrasi restorative justice/ Istimewa

Selanjutnya, JAM Pidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif.

Hal ini berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.***

Halaman

arrow_back

Tag : JAM Pidum Restorative Justice

Berita Terkini

Hukum

KPK Sasar Kantor Bupati Sukoharjo, 3 Koper Barang Bukti Dibawa Usai Penggeledahan

Usai pemeriksaan, penyidik membawa tiga koper besar yang diduga berisi dokumen dan barang bukti dari lokasi

14 Juli 2026, 22:19 WIB

Hukum

Praktisi Hukum Prihatin Bupati Sukoharjo Terciduk OTT KPK, Soroti Bobroknya Sistem Birokrasi

Kasus Etik dinilai kembali menunjukkan masih kuatnya praktik penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan pemerintah daerah

10 Juli 2026, 23:50 WIB

Hukum

Kejari Karanganyar Benarkan Terbitkan Sprindik Baru Kasus Dugaan Korupsi Masjid Agung, Boyamin: Ada Kemajuan

Kejaksaan Negeri Karanganyar membenarkan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru sebagai bagian dari proses penyidikan yang masih berlangsung

10 Juli 2026, 22:12 WIB