BOGOR (Keadilan.net) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menggelar pendampingan pengelolaan data dan sistem informasi serta sertifikasi pilot drone seluruh Indonesia.
Pendampingan ini diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia. Lokasi kegiatan di Ole Hotel Sentul Bogor, Jawa Barat, berlangsung selama empat hari mula, 14 sampai 17 Maret 2023.
Dikutip dari Info Publik, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi BNPB, Teguh Harjito, mengungkapkan jika kegiatan bertujuan untuk memperoleh data kaji cepat pada saat terjadi bencana terutama pada fase tanggap darurat.
2716 Personel Dikerahkan Polri, Pastikan Piala Dunia FIFA U20 di Bali Aman
“Apa yang akan kami segera lakukan adalah mencoba mempelajari bagaimana proses pengelolaan data bencana dan pemanfaatan drone untuk kaji cepat pada saat terjadi bencana dapat menghasilkan suatu output untuk dasar para pengambil kebijakan dalam membuat keputusan untuk penanganan bencana secara cepat,” ujar Teguh pada, Sabtu (18/3/2023).
Penggunaan Pesawat Udara Tanpa Awak atau drone ini sudah menjadi salah satu pilihan tepat untuk membantu dalam analisis dokumentasi berupa foto dan video kondisi dilapangan dengan cepat dan efisien.
Tentunya dengan informasi tambahan berupa titik koordinat lokasi kejadian menjadi salah satu data pendukung yang dibutuhkan dalam mengambil kebijakan sebuah keputusan pada saat terjadi bencana.
Presiden Jokowi Minta Daerah Rawan Bencana Siapkan Langkah Penanggulangan
Teguh menambahkan, hasil dari drone ini selain untuk kaji cepat juga dapat sebagai penyaji data untuk para pengambil keputusan serta bahan publikasi ke media massa.
“Drone ini dapat melakukan kaji cepat dan pengelolaan data secara tepat sampai dengan menyajikannya untuk para pengambil keputusan serta untuk bahan publikasi ke media massa,” tambah Teguh
Pengetahuan dan pemahaman aturan yang berlaku dalam menerbangkan wahana nirawak juga dibekali bagi para peserta. Hal ini menjadi dasar sehingga pemanfaatan teknologi dalam kebencanaan menjadi optimal.
Pemerintah Akan Berlakukan Status Keadaan Tertentu untuk Percepatan Penanganan Wabah PMK
Pemahaman aturan dalam menggunakan drone sangat penting karena berkaitan dengan keamanan publik. Dalam hal perizinan sebelumnya dapat berkoordinasi dengan institusi yang berwenang dan unit pelayanan navigasi penerbangan untuk mendapatkan batas terbang yang diperbolehkan.
Kegiatan itu selain dihadiri Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi BNPB Teguh Harjito, juga hadir Plt. Kalaksa BPBD Kabupaten Bogor Asep Sulaiman, Ketua Asosiasi Pilot Drone Indonesia M. Akbar Mawran, dan seluruh peserta dari BPBD Kabupaten/Kota se-Indonesia. ***