FAI UMS Teken MoU Multipihak dengan 80 Perguruan Tinggi PAI
Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi
20 Juli 2026,
22:36
WIB
JAKARTA (Keadilan.net)– Seruan demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 25 Agustus 2025 mendadak viral di media sosial. Ajakan ini disebarkan oleh pihak yang menamakan diri Revolusi Rakyat Indonesia, dengan narasi menggugah agar buruh, petani, mahasiswa, dan masyarakat umum turun ke jalan.
Namun, gelombang seruan aksi tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar. Tidak ada penanggung jawab resmi, tidak ada organisasi terbuka yang mengklaim berada di balik rencana aksi tersebut, dan isu yang diangkat pun belum jelas terumuskan.
Sejumlah tokoh dan kelompok masyarakat menyatakan menolak terlibat dalam aksi yang dinilai tidak transparan dan rawan disusupi kepentingan politik tertentu.
“Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan apa isu yang diperjuangkan, saya melarang seluruh anggota KSPSI di Indonesia, khususnya Jabodetabek, untuk ikut dalam aksi 25 Agustus,” tegas Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat, Sabtu (23/8/2025).
Jumhur menyebut, ajakan yang tak jelas ini berisiko memicu anarki dan dapat dimanfaatkan oleh elite politik untuk agenda tertentu yang pada akhirnya justru mengorbankan rakyat.
Kalau aksi ini tidak ada struktur yang bertanggung jawab, tidak ada isu yang disepakati, maka potensi chaos sangat tinggi. “Ini bukan gerakan rakyat, ini bisa jadi panggung elite yang menyulut konflik horizontal,” tambahnya.
Penolakan serupa disampaikan Aliansi BEM SI Kerakyatan. Lewat Koordinator Media, Pasha Fazillah Afap, mereka menegaskan bahwa nama BEM SI dicatut dalam narasi ajakan demo tersebut.
“Kami tidak ikut demo 25 Agustus. Nama BEM SI dicatut. Kami sudah menyuarakan tuntutan kami pada 21 Agustus lalu secara resmi,” jelas Pasha.
Sementara itu, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai ada kesamaan isu dengan yang ramai di undangan demo 25 Agustus, namun menegaskan bahwa partainya akan menggelar aksi terpisah pada 28 Agustus 2025.
“Aksi kami resmi, bertanggung jawab, dengan isu jelas: Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah. Bukan 25 Agustus,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis.
Aksi Partai Buruh akan berlangsung serentak di beberapa wilayah, termasuk Jakarta, Serang, Samarinda, dan Makassar, dengan puluhan ribu buruh dipastikan turun ke jalan.
Hingga kini, belum ada pihak yang mengklaim atau menjelaskan siapa di balik akun Revolusi Rakyat Indonesia. Tidak adanya struktur, koordinator lapangan, atau kejelasan isu membuat aksi ini dianggap berpotensi liar dan berbahaya.
Pengamat gerakan sosial memperingatkan bahwa mobilisasi tanpa arah yang jelas sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak dengan agenda tersembunyi, dan justru menimbulkan kerugian bagi rakyat.
Dengan demikian, meski ajakan demo 25 Agustus viral di ruang digital, dukungan nyata di lapangan tampaknya akan minim. Tanpa penanggung jawab yang jelas dan isu konkret yang disepakati bersama, aksi ini berisiko menjadi gerakan kosong yang mudah dimanipulasi. (Nugroho)
