Cegah Pemaksaan Pemakaian Jilbab di Sekolah, Komisi II DPR RI dan BPIP: Tanamkan Nilai Luhur Pancasila

Pemaksaan pemakaian jilbab di sekolah tersebut menunjukkan tidak adanya toleransi

14 Agustus 2022, 19:49 WIB

KARANGANYAR (Keadilan.net) – Kasus pemaksaan pemakaian jilbab terhadap siswi di salah satu SMA Negeri, Bantul, DIY, beberapa lalu telah menjadi sorotan luas tokoh dan masyarakat.

Beberapa berpendapat, kejadian itu telah menciderai semangat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan semboyannya “Bhinneka Tunggal Ika”.

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha, menanggapi kejadian itu mengatakan, pemaksaan pemakaian jilbab di sekolah tersebut menunjukkan tidak adanya toleransi.

Groundbreaking Revitalisasi TSTJ Solo, Gibran Janjikan Konsep Kebun Binatang Modern

“Salah satu nilai luhur Pancasila itu kan yang paling penting toleransi,” kata Toha disela Sosialisasi Gotong Royong Membumikan Pancasila bersama Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) di Hotel Lor In, Karanganyar, Jateng, Minggu (14/8/2022).

Dijelaskan Toha, penjabaran dari toleransi itu adalah, mengakui, menyadari, dan membiarkan. Bahkan juga menghormati perbedaan yang dilakukan oleh orang lain.

“Kalau mereka punya keyakinan tidak mau memakai jilbab, ya jangan dipaksakan,” kata mantan Wakil Bupati Sukoharjo dua periode, 2000-2005 dan 2005-2010 ini.

Operasional Haji 1443 H Berakhir, Ditandai Kepulangan Kloter 43 Debarkasi Solo

Menurut Toha, dari peristiwa tersebut ada kemungkinan terjadi kesalahan sistem, atau bisa juga lingkungan sekolah yang salah, yakni para guru pengajarnya atau muridnya.

“Artinya, mereka (di sekolah itu) belum memahami betul nilai-nilai luhur Pancasila. Mereka belum paham tentang toleransi sehingga tidak dapat mengimplementasikannya,” tegasnya.

Namun begitu, kasus pemaksaan pemakaian jilbab di Bantul tidak bisa dijadikan tolok ukur secara nasional tentang implementasi penerapan nilai-nilai luhur Pancasila.

Positif Covid-19 di Indonesia Naik 10,5 Persen, Disiplin Prokes Rendah Dinilai Jadi Biangnya

“Kalau saya lihat ketika kunker di seluruh wilayah Indonesia, toleransinya sudah luar biasa. Kalau toh ada kejadian intoleransi, itu hanya tertentu di satu tempat saja,” sebut Toha.

Mengantisipasi agar kejadian yang sama tidak terulang, maka menurut Toha, perlu ada sosialisasi secara masif untuk memberi pengertian. Tidak hanya kepada masyarakat biasa, tapi juga dilingkungan sekolah.

“Contohnya seperti sosialisasi hari ini, yang kami undang juga ada guru, dan dosen. Nanti guru-guru ini yang akan mensosialisasikan tentang nilai-nilai luhur Pancasila di sekolah masing-masing,” imbuhnya.

Dalam acara sosialisasi yang dihadiri peserta dari Solo Raya ini, sebagai narasumber yakni, Johan Johor Mulyadi (Direktur Pelembagaan dan Rekomendasi BPIP), Zainul Abas (Akademisi UIN Raden Mas Said Surakarta), dan Arif Budi Susilo (Presdir Solo Pos Media Grup). (Nugroho)

Berita Lainnya

Berita Terkini