Berita Seputar Bawaslu Terbaru dan Terkini

Enam orang dimaksud dilaporkan dengan pelanggaran dugaan politik uang yang jumlahnya mencapai sekira Rp 68 juta

Bawaslu mengabulkan gugatan Rahmad Handoyo selaku caleg terpilih yang diganti oleh Komisi Pemilihan Umum RI

Penegakan hukum terpadu bukan hanya dari Polri saja, tetapi juga dari Kejaksaan, Bawaslu, dan semuanya harus melaksanakan tugas sesuai SOP

Sesuai dengan kesepakatan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI, maka penganggaran pilkada ulang akan diambil alih pemerintah pusat kalau anggaran di daerah tidak mencukupi

Sekretaris Perindo Sukoharjo bersama rombongan mendatangi KPU Sukoharjo di hari yang sama untuk melaporkan dugaan tanda tangan palsu dalam surat dukungan Perindo untuk paslon Pilkada

Dalam pembuktian di musyawarah, pemohon tidak bisa membuktikan alat bukti yang relevan dengan objek sengketa

Tujuan menghadirkan saksi ahli adalah untuk mendengarkan pendapatnya terkait persoalan perdebatan norma yang termuat dalam keputusan KPU maupun PKPU

Saksi yang dihadirkan di Bawaslu untuk menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran yang terjadi selama verfak kedua yang dijadikan dalil permohonan Tuntas-Djayendra menggugat keputusan KPU adalah benar adanya

Persoalan pelanggaran netralitas ASN menjadi perhatian serius Bawaslu Sukoharjo lantaran sudah pernah terjadi pada Pilkada Sukoharjo 2020 lalu

Penyidik telah melakukan analisa dan penelaahan sejumlah aturan, kemudian disimpulkan apa yang dilaporkan bukanlah ranah kerja kepolisian

Keputusan bergabungnya tujuh parpol pemilik 45 kursi DPRD Sukoharjo dalam gerbong petahana adalah hak masing-masing Parpol, dan tidak ada aturan yang dilanggar

Anggota legislatif tidak perlu mundur ketika mendaftar, tetapi harus mundur ketika ditetapkan jadi calon kepala daerah

MK optimis dan semaksimal mungkin akan menangani perkara Pilpres ini dengan sebaik-baiknya

Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan pelapor, Bawaslu memutuskan KPU Boyolali terbukti melakukan pelanggaran administratif

Mereka ditetapkan tersangka atas tindak pidana pemilu dengan melakukan kecurangan dengan modus menambahkan DPT

Hingga 19 Februari 2024, terdapat 1.322 pengawas pemilu yang mendapatkan penanganan kesehatan

Bawaslu menduga, kesalahan input tersebut terjadi karena ada ketidakakuratan sistem digital pada Sirekap

PSU di TPS 32 setelah ada temuan dugaan pelanggaran administrasi terkait dua orang pemilih dari luar daerah dapat mencoblos setelah diberi surat suara Pilpres dan DPD oleh KPPS setempat