PONTIANAK (Keadilan.net) – Muhammad Ikram Pelesa, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), menyelenggarakan Acara Peluncuran dan Diskusi Buku dengan tema “HMI untuk Tata Kelola Sumber Daya Alam Indonesia: Energi, Lingkungan, dan Kemakmuran.” Acara ini berlangsung di CW Coffee Pontianak pada Minggu, 26 November 2023.
Menanggapi isu mendesak terkait komitmen pemerintah terhadap transisi energi, Ikram menekankan urgensi tersebut dengan merujuk pada cadangan minyak dan gas yang menipis serta lonjakan harga minyak mentah.
Ia menegaskan bahwa eksplorasi sumber energi baru dan terbarukan bukan hanya kebutuhan untuk menggantikan yang lama, tetapi juga sejalan dengan kebijakan mitigasi iklim dalam negeri.
Temukan Inovasi Pembasmi Tikus Ramah Lingkungan, Mahasiswa UMS Sabet Gold Medal
“Transisi ke energi berkelanjutan bukan hanya penting untuk menggantikan sumber yang ketinggalan zaman tetapi juga memastikan bahwa energi masa depan sejalan dengan kebijakan mitigasi iklim dalam negeri,” ujar mantan Ketua BEM Mandala Waluya Kendari.
Di bawah panji “HMI Berkhidmat,” para pendukung gerakan tersebut menjelaskan tantangan mencapai target transisi energi yang memerlukan investasi substansial.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan diperlukan dana sebesar $5,7 miliar atau sekitar 85 triliun rupiah setiap tahun untuk mewujudkan transisi ini.
Ternyata Ini Fakta Sebenarnya Dibalik Heboh Kasus Pelecehan Mahasiswa UNY, Fahrezy Korban Hoaks RAN
“Dana ini tidak hanya digunakan untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan tetapi juga untuk mengalihkan sumber daya dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang direncanakan segera pensiun,” jelasnya.
Ikram menekankan pentingnya sumber daya alam Indonesia sebagai penopang pemulihan ekonomi pasca-pandemi. “HMI mengakui pentingnya memprioritaskan sumber daya alam Indonesia,” ujarnya.
Ikram menyajikan sembilan resolusi untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya alam Indonesia, termasuk mempercepat pengesahan RUU Migas, merekomendasikan pembentukan satuan tugas untuk menangani tambang ilegal, menganjurkan pembentukan kementerian koordinator sumber daya alam dan lingkungan, memberikan hak dan partisipasi kepada pemerintah daerah dalam sektor energi dan pertambangan, menegakkan teknologi pemurnian mineral yang ramah lingkungan.
Fakta Mahasiswi Kedokteran UNAIR Beli Gas Helium untuk Bundir dari E-Commerce
