JAKARTA (Keadilan.net)– Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan skema pendidikan darurat hingga pemulihan jangka panjang bagi siswa dan satuan pendidikan yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Langkah ini bertujuan memastikan hak belajar anak tetap terpenuhi di tengah kondisi krisis.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan, pada fase tanggap darurat, kurikulum tidak dijalankan secara normal, melainkan disederhanakan menjadi kompetensi minimum yang esensial. Fokus pembelajaran diarahkan pada literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, serta edukasi mitigasi bencana.
“Dalam kondisi darurat, yang terpenting anak-anak tetap belajar, merasa aman, dan nyaman. Karena itu kurikulumnya kita sederhanakan menjadi kompetensi esensial,” ujar Abdul Mu’ti, dikutip dari YouTube BNPB, Rabu (31/12/2025).
Ia menegaskan, pembelajaran pascabencana bersifat sangat adaptif dan fleksibel, didukung bahan ajar darurat yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dukungan psikososial juga diintegrasikan dalam proses belajar guna membantu pemulihan mental siswa.
“Asesmen dibuat sangat sederhana. Tidak ada penilaian formatif atau sumatif yang kompleks. Fokusnya pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid,” jelasnya.
Pada fase berikutnya, saat sebagian sekolah masih dalam tahap perbaikan atau pembangunan kembali, pemerintah akan menerapkan kurikulum adaptif berbasis krisis. Model pembelajaran fleksibel, termasuk blended atau hybrid, diterapkan sesuai kondisi siswa, termasuk mereka yang masih berada di pengungsian.
“Pengelompokan murid dilakukan berdasarkan capaian belajar, dan sistem asesmen disesuaikan dengan masa transisi. Pendidikan mitigasi bencana juga diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan,” tambahnya.
Sementara itu, Polri turut mendukung pemulihan pendidikan dengan menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi anak-anak terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bantuan tersebut meliputi 200 set tas dan alat tulis, 200 set seragam SD, 200 set seragam SMP, 400 pasang sepatu, serta 200 paket bingkisan anak.
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, pemenuhan kebutuhan pendidikan menjadi prioritas karena banyak perlengkapan sekolah rusak akibat bencana.
“Kebutuhan sekolah dan pendidikan menjadi perhatian kami, agar anak-anak tetap bisa belajar dengan perlengkapan yang layak,” ujarnya.
Skema pendidikan darurat ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan pembelajaran sekaligus mempercepat pemulihan psikologis dan akademik siswa di wilayah terdampak bencana.***