SUKOHARJO (Keadilan.net) – Diinisiasi oleh Direktur Perumda (PD) Percada, Maryono (Manyul), sejumlah tokoh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kabupaten Sukoharjo mengikuti deklarasi Gerakan Sukoharjo Bersatu (GSB) di Resto Damar Roso, Sukoharjo, Kamis (31/8/2023).
Kegiatan yang disebutkan untuk menjaga keamanan daerah dari gangguan internal dan eksternal pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Maryono menjadi Ketua Umum dengan dibantu Dewan Pengawas dari unsur TNI, Kapten Inf Kusnandar dan Ketua Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), Ustadz Edi Lukito.
“Ini tujuannya untuk membangun Sukoharjo agar senantiasa dalam kondisi dan situasi aman dan kondusif. GSB berdiri dengan tokoh-tokoh ormas Sukoharjo dalam rangka membangun kekompakan dan keharmonisan,” sebut Maryono.
Pengamanan Pemilu, Polri Bakal Beli Pesawat Bekas Jenis Boeing 737-800 NG
Ia menyatakan, berdirinya GSB bertujuan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan dengan masyarakat untuk mengawal program-program pemerintah yang baik dan bermanfaat.
“GSB akan menjadi fasilitator antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi tujuan utamanya ada tiga, yaitu membangun keserasian, kekompakan, dan keharmonisan di Sukoharjo,” sebutnya.
Menyinggung GSB apakah akan menjadi ormas yang memilik izin pendirian, Maryono mengatakan, bahwa GSB adalah sebuah gerakan dimana untuk izin menjadi ormas dan yang lainnya masih dalam kajian.
Belum Miliki e-KTP Saat Coblosan Pemilu? KPU Pastikan Bisa Gunakan KK
“Artinya kalau hanya sebuah gerakan kan tidak perlu izin. Selama dalam koridor undang-undang, ya tidak ada masalah. Ini untuk berbuat baik kepada masyarakat,” tegasnya.
Maryono juga menyatakan, bahwa deklarasi GSB tidak terkait dengan gerakan politik praktis di tengah tahapan Pemilu 2024. Pergerakannya lebih kepada tanggung jawab sosial untuk kebaikan Sukoharjo.
“Ini non politik. Yang bergabung di sini juga ada dari berbagai latar partai politik dan mereka sudah punya pilihan sendiri-sendiri. Jadi anggota GSB ini beragam, isinya tokoh-tokoh kunci. Ketika ada konflik, mereka akan meredam serta menyelesaikan dengan cepat,” tegasnya.
204 Juta Jiwa Masuk DPT Pemilu 2024, KPU: Pemilih Muda 52 Persen
Terpisah, Kapten Inf Kusnandar saat dikonfirmasi terkait namanya masuk sebagai Dewan Pengawas, menyatakan tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan bidang tugasnya sebagai anggota TNI untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
“Betul (masuk sebagai Dewan Pengawas). Waktu itu kami masih berdinas di Kodim 0726/ Sukoharjo, dan sekarang bertugas di satuan intel Korem 074 / Warastratama. Artinya juga masih membawahi wilayah Sukoharjo. Jadi tidak ada masalah,” tandasnya (Nugroho)