Razia Knalpot Brong Jelang Nataru di Solo, 64 Motor Diamankan Polisi
Penggunaan knalpot brong merupakan bagian dari penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman warga Kota Solo
8 Desember 2024,
22:49
WIB
JAKARTA (Keadilan.net) – Menyusul rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sekira Juni-Juli 2024 mendatang, direspon Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan menggelar rapat koordinasi lintas kementerian-lembaga.
Acara bertajuk resmi “Rakor Membahas Rencana Aksi Jangka Pendek Bidang Pertahanan dalam Rangka Presiden Berkantor di IKN dan Hal-hal Menonjol Terkait Pembangunan Pertahanan IKN” ini digelar melalui Kedeputian IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kemenko Polhukam.
Dilansir dari Info Publik, Minggu (17/3/2024), Deputi IV Bidkoor Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Laksamana Muda TNI Kisdiyanto, mengatakan rapat koordinasi membahas penyiapan pertahanan IKN secara intensif dilakukan oleh Kemenko Polhukam bersama lembaga terkait.
Jokowi Klaim Banyak Investor Lirik IKN
“Kami semua sepakat bahwa pertahanan negara dalam rangka perlindungan dan keamanan IKN Nusantara dari berbagai ancaman, adalah hal yang mutlak untuk disiapkan dan dibangun secara holistik, integral, dan komprehensif,” kata Kisdiyanto, dalam keterangan tertulis Sabtu (16/3/2024).
Persiapan yang tidak main-main tersebut, kata Deputi IV, tak lepas dari status IKN sebagai center of gravity negara, yang sangat menentukan keberlangsungan dan eksistensi sebuah negara.
“Oleh karenanya, Kemenko Polhukam selaku kementerian yang mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan urusan pemerintahan di bidang Polhukam, akan terus berperan aktif mengawal ketat penyiapan pertahanan IKN Nusantara,” katanya.
Pilkada 2024 Digelar Serentak Usai Pilpres dan Pileg, KPU: Konfliknya Tidak Keras
Sejumlah isu yang dibahas dalam Rakor ini antara lain gelar pasukan dalam rangka pengamanan Presiden berkantor di IKN, kesiapan istana di IKN, hingga kesiapan kantor dan hunian pejabat serta staf dan personel di IKN.
“Kemenko Polhukam pada akhir Januari 2024 telah melaksanakan koordinasi dengan unsur pertahanan, pelaksana pembangunan IKN, dan pemangku kepentingan lainnya di Kalimantan Timur mengenai Rencana Induk Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di IKN Nusantara,” pungkasnya.***
