JAKARTA (Keadilan.net) – Polri menyatakan perlunya unit pesawat terbang baru sebagai salah satu sarana dalam melakukan pengamanan. Kebutuhan ini terkait dengan upaya pengamanan dalam menghadapi tahun politik.
“Polri memerlukan pesawat terbang untuk transportasi dalam rangka supervisi, kodal, dan angkut pasukan,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, Jum’ at (14/7/2023).
Dikutip dari TBNews, Ramadhan menjelaskan, kebutuhan pesawat itu juga bukan hanya untuk pengamanan pemilu semata.
Belum Miliki e-KTP Saat Coblosan Pemilu? KPU Pastikan Bisa Gunakan KK
Namun, pesawat juga akan digunakan untuk mengangkut bantuan kemanusiaan saat bencana alam, logistik barang, hingga barang berbahaya berupa senjata dan amunisi dalam jumlah besar secara cepat dan tepat menuju daerah tujuan.
Ia menambahkan, pengangkutan ini kurang memungkinkan apabila dilakukan menggunakan pesawat penumpang sipil. Sebab, Polri harus menyesuaikan dengan jadwal penerbangan dan mengikuti regulasi penerbangan sipil.
“Pada 2022, Polri mendapatkan alokasi anggaran tambahan mendesak untuk pengadaan pesawat terbang, transportasi pimpinan dan angkut double engine tipe jet, beserta perawatan pendukung sesuai surat menteri keuangan,” tuturnya.
204 Juta Jiwa Masuk DPT Pemilu 2024, KPU: Pemilih Muda 52 Persen
Pagu anggaran disebutkan Ramadhan, sebesar Rp1 triliun dengan total anggaran yang digunakan sebesar Rp997.689.408.250 dengan rincian, jadi anggaran Rp997.689.408.250,”.
Polri pun melakukan kajian dan konsultasi kebutuhan tersebut dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi penyusunan spek pesawat, pelaksanaan pengadaan sampai dengan pengadaan pengawasan modifikasi pesawat. Adapun pesawat terbang yang rencananya akan dibeli yakni pesawat terbang boeing 737-800 NG/P7301.
“Ini adalah pesawat dengan kondisi tidak baru atau bekas yang dibeli dari perusahaan yang berkedudukan di Dublin Irlandia, di mana posisi fisik pesawat tersebut berada di Ostrava, Republik Ceko, dengan nilai kontrak sebesar Rp 995.350.000.000,” ujar Brigjen Pol. Ramadhan.
Perang Pencitraan Jelang Pemilu 2024, Pengamat Sospol CNI Dorong Adu Gagasan
