KPK Lelang Barang Rampasan Negara dan Eks Gratifikasi, Laku Rp 1 Miliar Lebih

Puluhan barang mulai dari kendaraan bermotor hingga perhiasan dan jam tangan mewah berhasil terjual dalam lelang yang dilaksanakan dalam Hari Antikorupsi Sedunia 2023

16 Desember 2023, 13:02 WIB

JAKARTA (Keadilan.net) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, melakukan lelang barang rampasan negara dan eks gratifikasi terhadap sejumlah pejabat negara.

Puluhan barang mulai dari kendaraan bermotor hingga perhiasan dan jam tangan mewah berhasil terjual dalam lelang yang dilaksanakan dalam Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023, di Istora Senayan, Jakarta. Barang-barang itu terjual dengan nilai satu miliar rupiah lebih.

Terdapat 22 barang rampasan negara yang dilelang diantaranya 3 unit mobil, 1 unit motor, 1 unit sepeda listrik, 5 buah ponsel, 4 buah jam tangan, 1 paket perhiasan, 1 paket peralatan makan, 1 paket tas kerja, 1 paket tas dan ikat pinggang, 1 buah tas mewah, 1 buah tas koper, 1 paket tas mewah, dan 1 buah dompet lipat.

Kasus Dugaan Suap di Kemenkumham, KPK Tetapkan 4 Tersangka

Dilansir dari Info Publik, Sabtu (16/12/2023), Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Herda Helmijaya, menyampaikan lelang dilakukan guna meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pembangunan ekonomi nasional.

Selain itu, lelang juga dapat meningkatkan potensi nilai dari barang dan pengelolaan kekayaan negara yang menjadi bagian dari upaya bersama dalam memerangi korupsi.

“Partisipasi masyarakat dalam lelang ini menunjukkan semangat sinergi untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia bersih dari praktik korupsi,” kata Herda, dalam keterangan tertulis pada, Jum’at (15/12/2023).

Nawawi Pomolango Jadi Ketua Sementara KPK, Ternyata Segini Kekayaannya

Aspek sinergi ini, lanjutnya, harus dikedepankan dalam upaya pemberantasan korupsi termasuk penanganan gratifikasi, sebagaimana tema Hakordia 2023 ini, yaitu “Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju”.

Herda juga menambahkan, KPK terus berupaya mengajak masyarakat untuk menghindari praktik gratifikasi, baik sebagai pemberi maupun penerima, khususnya gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya.

“Sebab, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan yang bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana,” tegasnya.

Firli Bahuri Ketua KPK Dilaporkan MAKI Boyamin Cs ke Dewan Pengawas Gegara Hal ini

Berita Lainnya

Berita Terkini