JAKARTA (Keadilan.net) – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengajukan permintaan serius kepada pemerintah untuk menghadapi meningkatnya kasus peretasan di Indonesia yang melibatkan situs-situs pemerintahan dan data pribadi warga, serta untuk mengambil tindakan pencegahan.
“Kami meminta pemerintah untuk merespons dengan serius maraknya peretasan data pribadi masyarakat dan situs-situs pemerintahan dan lembaga dengan pengusutan yang tuntas,” kata Bambang Soesatyo, yang akrab disapa Bamsoet seperti dikutip dari Instagram @Undercover.id, Rabu (6/9/2023).
Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kasus peretasan akun YouTube DPR RI yang mengunggah konten judi daring pada Rabu.
Heboh Akun YouTube DPR RI Kena Hack, Polisi dan BSSN Buru Pelaku
Bamsoet menginginkan komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menelusuri pelaku peretasan, bahkan jika mereka berasal dari luar negeri, serta memberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan lembaga dan instansi lainnya untuk menangani peretasan ini lebih lanjut dan memastikan data penting tidak disalahgunakan.
“Termasuk, menelusuri secara mendalam guna memastikan tidak ada data penting dan rahasia yang disalahgunakan,” ucapnya.
Usut Dugaan Kebocoran Data Paspor WNI, Kominfo Bakal Panggil Ditjen Imigrasi
Bamsoet mendorong evaluasi keamanan sistem digital di semua kementerian, lembaga, dan instansi di pusat dan daerah. Selain itu, dia mengajukan pembaharuan dan pemeliharaan sistem keamanan digital secara berkala.
“Mengagendakan program dalam rangka penguatan sistem digital di tiap kementerian/lembaga dan instansi di setiap daerah agar tidak mudah atau tidak bisa diretas,” katanya.
Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah turun tangan untuk menyelidiki kasus peretasan akun YouTube DPR RI yang melibatkan konten judi daring. Tim Respons Insiden Keamanan Komputer (CSIRT) dari Dittipidsiber sedang melakukan penyelidikan atas kejadian ini.
Belajar dari Putusan PN Jakpus, Pengadilan Didesak Beri Kepastian Hukum Tentang Pemilu
Tindakan serius dalam menangani peretasan ini sangat penting untuk menjaga keamanan data pribadi masyarakat dan keberlanjutan operasional situs-situs pemerintahan.***