Razia Knalpot Brong Jelang Nataru di Solo, 64 Motor Diamankan Polisi
Penggunaan knalpot brong merupakan bagian dari penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman warga Kota Solo
8 Desember 2024,
22:49
WIB
SUKOHARJO (Keadilan.net) – Sekira 200 massa mengatasnamakan Forum Peduli Buruh (FPB) Kabupaten Sukoharjo menggelar demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mereka mendatangi kantor DPRD Sukoharjo, Senin (5/9/2022).
Sambil membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan, mereka melakukan orasi di halaman gedung dewan yang tengah menggelar rapat paripurna bersama Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
Lima orang perwakilan akhirnya diundang masuk ke gedung dewan untuk menyampaikan aspirasi. Mereka diterima Sekretaris Komisi IV DPRD Sukoharjo, Sukardi Budi Martono, didampingi Kapolres Sukoharjo, AKBP Wahyu Nugroho Setyawan.
Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Mahasiswa Aliansi Sukoharjo Menggugat Turun ke Jalan
Ketua FPB Kabupaten Sukoharjo, Sukarno mengatakan, kenaikan harga BBM ini tidak sesuai dengan kenaikan gaji yang diterima buruh. Meskipun ada kenaikan upah, tapi tidak sampai 1%
“Selama tiga tahun terakhir, kenaikan upah itu tidak sampai 1%. Sementara kenaikan BBM dan harga kebutuhan pokok lebih dari 1%. Kami ‘tombok’ (rugi-Red) terus,” katanya.
Dengan kenaikan harga BBM untuk kesekian kali ini, mereka khawatir akan berimbas pada harga kebutuhan pokok lainnya. Hal itu akan mengakibatkan daya beli buruh menjadi berkurang.
Dugaan Tindak Pidana Pencemaran PT RUM Sukoharjo, Warga Terdampak Penuhi Panggilan PPNS KLHK
“Meski pemerintah akan memberikan BLT sebesar Rp600 ribu, dampak dari kenaikan BBM ini, kami tetap menolak. Bagi kami, BLT tidak akan menyelesaikan masalah. Dulu buruh pernah dapat BLT juga, tapi datanya tidak sesuai, banyak teman-teman yang tidak tercover,” paparnya.
Tiga tuntutan disampaikan dalam aksi ini yaitu, menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, dan terakhir, mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam penyaluran BBM bersubsidi.
“Jika tuntutan penolakan kenaikan harga BBM ini tidak dipenuhi, maka aksi demo yang lebih besar akan dilakukan dengan melibatkan aliansi mahasiswa,” imbuh Sukarno.
Kontroversi Soal Dukun, Begini Pandangan Pecinta Budaya Nusantara asal Sukoharjo
Menanggapi tuntutan yang disampaikan buruh tersebut, Sukardi Budi Martono mewakili lembaga DPRD Sukoharjo mengatakan, menerima aspirasi para buruh. Selanjutnya, dijanjikan akan diteruskan ke DPR RI.
“Kesimpulan dari aspirasi buruh yang disampaikan adalah menolak kenaikan harga BBM, dan (meminta) penyesuaian upah. Penentunya bukan di DPRD Kabupaten, tapi DPR RI. Nanti kami kawal agar teman-teman buruh bertemu wakilnya di DPR RI,” tandasnya.(Nugroho)
