Cegah Ancaman Narkotika, BNN Musnahkan 2,5 Hektare Lahan Ganja di Aceh Besar

Lahan ganja di Aceh Besar merupakan hasil temuan tim BNN dari kegiatan pemantauan lahan tanaman narkotika

23 Juni 2024, 19:31 WIB

JAKARTA (Keadilan.net)Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan operasi pemusnahkan lahan ganja seluas kurang lebih 2,5 hektare pada ketinggian 690 meter di atas permukaan laut (mdpl) di satu titik lokasi Desa Pulo, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, pada Kamis (20/6/ 2024) kemarin.

Dalam keterangannya, Direktur Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan BNN Brigjen Pol Ruddi Setiawan, mengatakan pemusnahan merupakan komitmen BNN sebagai institusi pemimpin dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) untuk melindungi masyarakat dan NKRI dari ancaman narkotika.

“Lahan ganja di Aceh Besar merupakan hasil temuan tim BNN dari kegiatan pemantauan lahan tanaman narkotika,” ujarnya seperti dikutip dari Humas Polri, Minggu (23/6/2024).

Bongkar Kasus Narkotika Periode Oktober-November, Satgas Polri Amankan 3410 Tersangka

Ia menyebut, bahwa dari hasil pemantauan (monitoring) tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan oleh tim di lapangan.

“Total tanaman ganja yang berhasil dimusnahkan, sebanyak kurang lebih 24 ribu batang pohon ganja dengan berat kurang lebih 12 ribu kilogram ganja basah,” terangnya.

Adapun ketinggian tanaman ganja berkisar antara 100 sentimeter (cm) hingga 300 cm dengan jarak tanam antara 40 cm hingga 60 cm.

11 Kasus Narkotika dengan 22 Tersangka Periode Juni hingga Juli 2022 Diungkap BNN, 4 Diantaranya Anggota TNI dan Polri Aktif

Selanjutnya ia juga menjelaskan pemusnahan lahan ganja Desa Pulo, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar tersebut memiliki landasan sesuai dengan amanat Pasal 92 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Berdasarkan aturan itu, ancaman hukuman bagi para pelaku penanam ganja berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun,” pungkasnya. (Nugroho)

Berita Lainnya

Berita Terkini