Berlangsung 211 Hari, Polisi Gelar Operasi Mantap Brata Amankan Pemilu 2024

JAKARTA (Keadilan.net) – Upaya mengamankan Pemilu 2024 dilakukan Polri dengan menggelar Operasi Mantap Brata selama 211 hari pada tahun 2023 hingga tahun 2024.

Operasi yang berlangsung sesuai dengan tahapan Pemilu itu bertujuan untuk melakukan pengamanan rangkaian pelaksanaan Pileg dan Pilpres, juga Pilkada serentak tahun 2024.

Dilansir dari TBNews, Jum’at (22/9/2023), rencananya ribuan personel kepolisian akan ditempatkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Para personel akan bertanggung jawab menjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara dan tahapan-tahapan lainnya pada Pemilu dan Pilkada.

Ahmad Sahroni Serukan Semua Peserta Pemilu 2024 Diperiksa KPK

Dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU di seluruh wilayah Indonesia.

Operasi Mantap Brata akan terbagi menjadi beberapa Satgas, yakni Mabes Polri sebanyak 9 Satgas, Satgas Polda sebanyak 7 Satgas dan Satgas Polres sebanyak 6 Satgas. Selain itu dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata juga akan melibatkan berbagai Satuan Kerja (Satker) Polri.

Satker yang terlibat adalah Bareskrim, Baintelkam, Baharkam, Korbrimob, Slog Polri, Divhumas, Divisi TIK, Divisi Propam, Divisi Hubinter, Srena dan Inspektorat Pengawasan Umum.

Presiden Cawe-Cawe Pemilu 2024, Ketua Bawaslu: Nggak Terlalu Masalah

Sedangkan Satgas yang dibentuk adalah Satgas Preemtif, Satgas Preventif dan Satgas Tindak Tegas, Satgas Gakkum, Satgas Capres/Cawapres, Satgas Anti Teror, Satgas TPSLN, Satgas Humas dan Satgas Banops.

Kemudian, Kamseltibcarlantas, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Humas dan Satgas Banops. Sedangkan di tingkat Polres ada enam satgas, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Gakkum, Satgas Humas dan Satgas Banops.

Dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata seluruh jajaran mempersiapkan dan mengantisipasi semua potensi spektrum ancaman yang terjadi pada setiap tahapan pemilu. Di setiap tahapan akan ada asesmen untuk melihat sejauh mana spektrum ancaman gangguan kamtibmas yang berbeda.

MK Putuskan Pemilu Proporsional Terbuka, Pengamat: Drama Akhir Penantian Caleg