Razia Knalpot Brong Jelang Nataru di Solo, 64 Motor Diamankan Polisi
Penggunaan knalpot brong merupakan bagian dari penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman warga Kota Solo
8 Desember 2024,
22:49
WIB
JAKARTA (Keadilan.net) – Pernyataan Presiden Jokowi terkait akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 telah memicu reaksi pro-kontra di masyarakat dan pengurus partai politik (parpol) peserta pemilu.
Reaksi itu salah satunya dari Partai NasDem yang menilai campur tangan presiden dalam penyelenggaraan pemilu dinilai bisa menjadi tak wajar.
Sementara Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam sudut pandangan berbeda justru menilai, bahwa cawe-cawe Jokowi adalah demi kepentingan bangsa dan negara.
Isu 3 Parpol Terkait Korupsi Proyek Kemenkominfo, Heru CN Dukung Mahfud MD
Kegaduhan di tengah belum adanya kepastian apakah Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan Pemilu 2024 berlangsung secara proporsional terbuka atau proporsional tertutup, makin menambah panas dinamika.
Pengamat sosial dan politik (Sospol) dari CNI, Heru Cipto Nugroho menyampaikan, adalah sebuah kewajaran jika ada pihak yang merasa khawatir ketika Presiden Jokowi sebagai kepala negara secara terbuka akan cawe-cawe dalam penyelenggaraan Pemilu.
“Secara pribadi, kami mendukung jika keterlibatan presiden itu dalam rangka menjaga agar jalannya pemilu berjalan secara fair, tidak ada kecurangan, sesuai dengan prinsip LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia),” kata Heru CN, Jum’at (2/6/2023).
Buka Lowongan Kerja Mandarin Interpreter, KCIC Dinilai Heru CN Gagal Menggarap Proyek Kereta Cepat
Tidak bisa dipungkiri, lanjut pria asal Klaten itu bahwa pada penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu, banyak masalah bermunculan. Diantaranya banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia karena kelelahan, termasuk dugaan adanya kecurangan hasil perolehan suara.
“Oleh karenanya jika cawe-cawe yang dimaksud presiden adalah untuk menjaga agar demokrasi berjalan sesuai yang diharapkan, maka tidak ada masalah. Bagaimanapun juga saat ini Jokowi adalah panglima tertinggi, kekuasaan ada di tangannya,” ujarnya.
Heru CN berharap agar Jokowi yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia selama dua periode pada 2024 mendatang dapat dikenang oleh rakyatnya sebagai seorang negarawan yang adil dan bijaksana.
Isu Reshuffle Kabinet Bakal Diisi Kader PAN, Pengamat Sospol: Lebih Baik Fokus 2024
