BALI (Keadilan.net) – Badan Informasi Geospasial (BIG) menekankan pentingnya peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas informasi data geospasial kelautan untuk mendukung meningkatnya ketergantungan global terhadap air dan sumber dayanya.
“Mari bekerja sama untuk merumuskan hasil positif demi meningkatkan manajemen geografis untuk organisasi, komunitas, negara, dan tentunya seluruh planet ini,” kata Kepala BIG Muh Aris Marfai di sela pertemuan kelompok kerja keenam terkait informasi geospasial kelautan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin.
Menurut dia, Informasi Geospasial kelautan dibutuhkan pemerintah untuk mendukung pengelolaan dan administrasi laut, samudera, wilayah pesisir serta perairan pedalaman yang berbasis data.
Sarasehan di UMS, LLDIKTI Wilayah VI Dorong Program Internasionalisasi Pasca Pandemi
Informasi Geospasial kelautan mencakup perairan daratan dan saluran air, zona pesisir, laut dan samudera yang berkontribusi terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi berbasis lokasi yang komprehensif.
Sayangnya, lanjut dia, Informasi Geospasial kelautan masih belum banyak tersedia dan sulit diakses untuk pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan.
“Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas informasi komprehensif berbasis lokasi, dapat bermanfaat bagi banyak sektor di bidang kelautan,” imbuhnya.
Kirab Piagam Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Ratu Kalinyamat, Kapolres Jepara Ikut Bangga
Ada pun manfaat tersebut, kata dia, dapat dirasakan pada pelayaran komersial dan navigasi yang aman, pengelolaan sumber daya kelautan, ekonomi biru, manajemen dan tanggap darurat, serta penegakan hukum dan pertahanan maritim.
Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki Komite Ahli Informasi Geospasial Global (UNGGIM) yang dalam kesempatan itu melalui Kelompok Kerja Informasi Geospasial Kelautan mengadakan pertemuan keenam dan seminar internasional di Bali.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan pertemuan Kelompok Kerja Infrastruktur Data Spasial Kelautan Organisasi Hidrografi Internasional ke-15 dan pertemuan Kelompok Kerja Domain Kelautan Konsorsium Geospasial Terbuka.
Jaga Stabilitas, Indonesia Bentuk Satgas Nasional Penggunaan Mata Uang Lokal
Pertemuan tersebut memungkinkan anggota kelompok kerja meninjau dan mendiskusikan pengelolaan informasi geospasial kelautan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk kemampuan mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan.***