JAKARTA (Keadilan.net) – Pertamina membuat kebijakan baru terkait pembelian BBM subsidi Solar dan Pertalite yakni, mewajibkan pelanggan menggunakan aplikasi MyPertamina. Protes pun mengalir lantaran aturan itu dinilai menyusahkan.
Aplikasi MyPertamina mulai uji coba di sejumlah daerah per 1 Juli 2022. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar atau smartphone mumpuni untuk mendafar diri secara online sangat memberatkan.
Tak hanya itu, ulasan negatif disertai penyematan bintang satu dari masyarakat yang telah mengunduh aplikasi MyPertamina di Play Store juga tak kalah ramainya. Saat ini tercatat telah diunduh lebih dari satu juta pengguna.
Pengamat Sosial dan Politik (Sospol) dari CNI, Heru Cipto Nugroho menilai, penerapan penggunaan aplikasi dalam pembelian BBM subsidi sangat tidak tepat. Masyarakat kecil justru banyak yang menjadi korbannya.
“Dari sisi fungsional aplikasi ini masih banyak kekurangan dan belum matang. Kesannya terlalu dipaksakan tanpa dipikirkan dampaknya,” kata Heru CN, Sabtu (2/7/2022).
Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah (Jateng) ini melihat, pemaksaan penggunaan aplikasi telah membuat masyarakat berpenghasilan rendah seperti terdiskriminasi oleh aturan yang sangat memberatkan.
Zulkifli Hasan Resmi Jabat Mendag, Kader PAN Berharap 100 Hari Kerja Polemik Harga Migor Tuntas
“Rakyat kecil lagi-lagi menjadi korban oleh sebuah kebijakan pemerintah. Bagaimana nanti para petani yang akan membeli solar untuk pompa air di sawahnya. Apa mesti menggunduh aplikasi dulu,” ujarnya.
Heru CN juga meminta agar pemerintah melalui Pertamina lebih bijak dalam membuat aturan. Bukan hanya persoalan kepemilikan ponsel saja yang menjadi kendala, dibalik itu masih banyak kendala lainnya.
“Apalagi yang namanya aplikasi ini kan muaranya juga bisnis. Makin banyak yang menggunduh, maka juga makin ada keuntungan yang masuk. Lalu kemana keuntungan itu mengalir. Ke kas negara atau justru hanya masuk kantong segelintir oknum saja,” ujarnya.
Heru CN menambahkan, sebaiknya pemerintah fokus perbaikan ekonomi rakyat seperti UKM, kredit murah dan pemilihan kondisi pasca Covid-19. Pemerintah diminta meringankan beban semua kebutuhan rakyat, bukan malah menambah beban.(Nugroho)
