SUKOHARJO (Keadilan.net) – Gelombang unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus mengemuka di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Setelah perwakilan buruh, kali ini ini giliran mahasiswa.
Dalam waktu bersamaan berlangsung unjuk rasa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sukoharjo di Kantor DPRD Sukoharjo, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di bundaran Tugu Kartasura, Selasa (6/9/2022).
Dengan pernyataan yang sama, massa HMI dan PMII juga menyatakan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Mereka menuntut pemerintah agar membatalkan keputusan kebijakan yang dinilai sangat memberatkan masyarakat itu.
Dalam aksi demo dibawah penjagaan ketat aparat keamanan dari Satpol PP, Polisi dan TNI itu, massa membentangkan spanduk dan poster bertuliskan materi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Ketua HMI Sukoharjo, Fierdha Abdullah Ali, mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada perekonomian masyarakat kecil, yakni menurunkan daya beli dan mendongkrak inflasi.
“HMI dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dikarenakan BBM menjadi hal dasar pada kehidupan masyarakat Indonesia,” tandasnya.
Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Mahasiswa Aliansi Sukoharjo Menggugat Turun ke Jalan
Ali juga mengatakan, kenaikan harga BBM akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat terutama rakyat menengah kebawah yang baru saja memperbaiki keadaan ekonomi di masa transisi pandemi Covid-19. Menaikkan harga BBM bukan merupakan solusi, namun justru dapat menyebabkan masalah baru.
“Kami minta suara DPRD sebagai wakil rakyat untuk ikut menyuarakan suara rakyat kecil, yakni menolak kenaikan harga BBM dan menyampaikan aspirasi kami ke DPR RI,” ujarnya.
Menanggapi, Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi bersama Wakil Ketua DPRD, Eko Sapto Purnomo yang menemui massa mahasiswa, menyampaikan apresiasinya kepada para mahasiswa yang telah peduli dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat saat ini.
Harga BBM Bersubsidi Tertunda Naik, Pengamat Sospol CNI: Semua Kena Dampak Kesulitan
“Semua boleh berpendapat, dan tentunya pemerintah juga sudah melalui berbagai pertimbangan sebelum menaikkan harga BBM. Tapi, apa yang menjadi aspirasi HMI, DPRD Sukoharjo siap mengawal dan menyampaikannya ke DPR RI,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen mengawal aspirasi itu, Ketua DPRD dan HMI melakukan penandatanganan kesepakatan bersama sebanyak empat poin tuntutan HMI, diantaranya meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.(Nugroho)
